Kaltimzone.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati Hari Jadi ke-24 Kabupaten PPU, Rabu (11/3/2026).
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.
Ia menilai stabilitas yang terjaga menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.
Menurutnya, di usia yang ke-24 tahun, Kabupaten PPU memiliki posisi strategis, terlebih sebagai daerah penyangga sekaligus gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar yang harus diimbangi dengan kesiapan daerah agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif.
Di tengah tantangan penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada anggaran pembangunan, Pemkab PPU tetap berkomitmen menjalankan berbagai program prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu indikator positif terlihat dari penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di PPU pada 2025 turun menjadi 5,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,69 persen.
Jumlah penduduk miskin pun berkurang dari 10.780 jiwa menjadi 9.340 jiwa.
Pada sektor pendidikan, Pemkab PPU menjalankan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) bagi 5.404 siswa kelas 1 SD dan SMP dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per siswa per tahun.
Program ini direncanakan akan diperluas pada 2026 untuk menjangkau siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
Selain itu, beasiswa pendidikan dari jenjang SD hingga S3 juga telah diberikan kepada 1.459 penerima, termasuk guru PAUD.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp37 miliar untuk Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencakup 83.924 jiwa.
Capaian ini turut mengantarkan Kabupaten PPU meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.
Perlindungan sosial juga diperkuat melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan petani yang telah menjangkau sekitar 22 ribu orang pada 2025, dan direncanakan akan diperluas untuk nelayan.
Sementara itu, penguatan sektor ekonomi terus dilakukan dengan mendorong perkembangan UMKM.
Sebanyak 19.406 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), disertai pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada sektor pertanian, program food estate seluas 500 hektare di Kecamatan Babulu juga terus dikembangkan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi perhatian, salah satunya melalui digitalisasi pelayanan.
Pada 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten PPU mencapai nilai 4,25 dengan kategori A dari Kementerian PAN-RB, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,75.
Selain itu, kehadiran Mall Pelayanan Publik Digital menjadi langkah konkret dalam mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara terintegrasi.
Berbagai capaian tersebut turut diiringi dengan sejumlah penghargaan, di antaranya keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Treasury Award 2025, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penghargaan revitalisasi bahasa daerah pada Festival Bahasa Ibu Nasional.
Dengan berbagai progres yang telah diraih, Pemerintah Kabupaten PPU diharapkan mampu terus menjaga konsistensi pembangunan dan memperkuat peran strategisnya sebagai daerah penyangga IKN, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Svh)
