Kaltimzone.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memacu langkah menuju era layanan publik serba digital.
Langkah konkret ini terlihat dari pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dirangkai dengan soft launching Integrasi Retribusi Jasa Kepelabuhanan Buluminung, Senin (4/8/2025).
Acara ini dihadiri Ketua DPRD PPU Raup Muin, jajaran Forkopimda PPU, perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, dan PT BPD Kaltim Kaltara.
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan, digitalisasi layanan publik adalah bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Salah satunya melalui integrasi retribusi jasa kepelabuhanan dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS.
“Ini bukan hanya inovasi, tapi komitmen bersama untuk mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Mudyat, sistem pembayaran digital akan memberi kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan dalam bertransaksi, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi.
Dampak positifnya pun berlipat: optimalisasi pendapatan daerah dan terbentuknya ekosistem keuangan yang inklusif.
Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia dan PT BPD Kaltim Kaltara yang siap mengawal penerapan pembayaran digital, tidak hanya di sektor kepelabuhanan, tapi juga di berbagai layanan publik PPU.
“Digitalisasi ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efisiensi, memperluas akses keuangan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Mudyat berharap soft launching ini menjadi awal percepatan digitalisasi di sektor lainnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan publik harus berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan daerah.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pemicu untuk mempercepat transformasi digital di seluruh layanan daerah. Kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci kemajuan Penajam Paser Utara,” pungkasnya. (Svh)
