Kaltimzone.com, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (Redalok) Semester I Tahun 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (29/7/2025).
Rapat ini dipimpin Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, bersama Sekretaris Daerah Tohar, Kabag Pembangunan Iwan Kadir Yatim, dan Sekretaris Bappelitbang Ade Embong Bulan.
Forum ini menjadi ajang evaluasi capaian anggaran triwulan I dan II, sekaligus membahas strategi percepatan realisasi program prioritas daerah di tengah penyesuaian fiskal nasional.
Dari laporan yang disampaikan, APBD PPU Tahun 2025 awalnya sebesar Rp2,61 triliun, namun terkoreksi menjadi Rp2,40 triliun menyusul kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Wabup Waris menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran, terutama untuk OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P3AKB.
Ia memberikan waktu satu bulan bagi OPD yang kinerjanya masih rendah untuk melakukan perbaikan.
“Sampai akhir tahun kalau ini tidak dibenahi, kita pasti ditegur. Ada lima OPD besar yang serapannya baru 16 sampai 27 persen. Kalau dibiarkan, anggaran besar tidak akan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Waris juga menyoroti kegiatan yang sudah menyerap anggaran namun belum memberikan output signifikan, seperti pameran yang dinilai hanya bersifat seremonial.
“Anggaran harus memberi manfaat nyata. Kegiatan fisik perlu dipercepat, turun langsung ke lapangan, jangan hanya mengandalkan laporan,” tegasnya.
Sekda Tohar menambahkan, percepatan belanja modal dan konstruksi melalui e-purchasing menjadi kunci menjaga kinerja.
“Kita tidak ingin prestasi serapan 90 persen tahun lalu sia-sia karena kelalaian tahun ini,” ujarnya.
Rapat juga mencatat masih banyak paket kegiatan yang belum dijalankan. Waris menargetkan serapan anggaran minimal 50 persen pada akhir triwulan III.
“Agustus-September ini harus ada lonjakan. Ekonomi daerah tidak boleh stagnan hanya karena program pemerintah jalan di tempat,” katanya.
Rapat Redalok ditutup dengan instruksi percepatan revisi kegiatan dan penyesuaian anggaran sesuai arahan Bupati, sebagai langkah memperkuat tata kelola dan memastikan belanja daerah tepat sasaran.
Dengan komitmen semua pihak, diharapkan laju pembangunan PPU tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Svh)
